Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor untuk memperjelas status legalitas lahan Puskesmas Paramasan. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar pada Senin (11/5/2026) siang.
Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banjar dan dihadiri oleh jajaran strategis, di antaranya Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPRP, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi, perwakilan BPKPAD (Bidang Aset), Bapeda, serta Kepala Puskesmas Paramasan dan Camat setempat.
Fokus utama pembahasan adalah mengenai administrasi penggunaan lahan hibah dan rencana land clearing untuk renovasi bangunan puskesmas. Mengingat lokasi geografis wilayah tersebut, diperlukan sinkronisasi data dengan peta kawasan hutan agar tidak terjadi kendala hukum di kemudian hari.
Dalam forum tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan menekankan pentingnya sinergi antar-instansi agar proses pelayanan kesehatan tidak terhambat oleh kendala administratif lahan.
“Melalui koordinasi ini, kami berharap ada percepatan dalam pemenuhan dokumen pendukung, mulai dari izin lingkungan (SPPL) hingga penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini krusial agar aset daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Beberapa poin penting yang dihasilkan dalam pertemuan ini meliputi:
Administrasi Kawasan: Dinas Kesehatan akan segera bersurat kepada Bupati untuk permohonan pengkajian lahan ke Dinas Kehutanan Provinsi, guna mendapatkan Pertimbangan Teknis (Pertek).
Perizinan Lingkungan: Dinas PUPRP berkomitmen mendampingi proses kelengkapan SPPL sebagai syarat renovasi fisik bangunan.
Pengamanan Aset: BPKPAD dan Bapeda mengarahkan agar seluruh tahapan tetap mengikuti alur perencanaan daerah dan memastikan lahan tetap dalam kondisi clean and clear dari potensi konflik penguasaan warga sekitar.
Dengan adanya kesepahaman ini, diharapkan pengembangan fasilitas di Puskesmas Paramasan dapat segera terealisasi demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedalaman Kabupaten Banjar tersebut.
Tinggalkan Balasan