Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menggelar Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Dengue/DBD Tingkat Kabupaten Banjar Tahun 2026 di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dr. H. Noripansyah, S.Si.T., M.Kes, Plt Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Hj. Mariana, SKM, serta Sriwidiastuti, A.Md sebagai narasumber.
Pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menilai efektivitas pengendalian dengue di Kabupaten Banjar guna menurunkan angka kesakitan dan kematian melalui penguatan data serta aksi lapangan.
Dalam sambutannya, dr. H. Noripansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan dan pengelola program atas dedikasi yang telah diberikan. Ia mengajak seluruh pihak menyusun strategi yang lebih efektif guna mewujudkan Kabupaten Banjar bebas DBD.
“Pertemuan monitoring dan evaluasi ini sangat krusial untuk meninjau efektivitas langkah penanggulangan DBD yang telah kita lakukan sepanjang Triwulan I Tahun 2026. Mengingat tantangan cuaca dan lingkungan yang ada, kita tidak boleh lengah,” ujarnya.
Sementara itu, Hj. Mariana mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk membedah capaian kinerja secara mendalam. Menurutnya, terdapat beberapa poin operasional yang menjadi fokus Bidang P2P, di antaranya evaluasi teknis, validasi pelaporan, dan optimalisasi Kampung Bebas Jentik (KBJ).
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan program dengue, Kampung Bebas Jentik, serta pencatatan dan pelaporan data dengue.
Peserta diharapkan mampu memahami kebijakan terbaru program dengue, menginisiasi pembentukan Kampung Bebas Jentik yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan data. Hal itu dinilai penting agar setiap tindakan di lapangan senantiasa berbasis data yang akurat.
Salah seorang peserta mengaku termotivasi setelah melihat capaian beberapa puskesmas yang berhasil menjaga Angka Bebas Jentik (ABJ) di atas 95 persen.“Melihat capaian beberapa puskesmas yang berhasil menjaga ABJ di atas 95 persen, kami merasa termotivasi untuk memperbaiki kinerja di wilayah kami,” ungkapnya.
Adapun kesepakatan yang dihasilkan dalam kegiatan ini meliputi pelaksanaan PSN 3M Plus secara masif di rumah tangga, sekolah, dan tempat umum, memperketat pelaporan kasus dari rumah sakit ke puskesmas agar segera dilakukan penyelidikan epidemiologi, serta optimalisasi peran Jumantik di setiap desa untuk meningkatkan Angka Bebas Jentik.
Melalui pertemuan ini, Dinas Kesehatan berharap terwujud sinkronisasi kebijakan program, implementasi Kampung Bebas Jentik, penguatan integritas data pelaporan, serta peningkatan motivasi kinerja antarwilayah.
Tinggalkan Balasan