MARTAPURA — Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menggelar Pertemuan Perencanaan Pembangunan Pemetaan Sarana Prasarana UPTD Puskesmas, Senin (24/8/2026). Kegiatan ini membahas kondisi dan kebutuhan sarana prasarana Puskesmas sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
Pertemuan tersebut diikuti Kepala UPTD Puskesmas, Kasubbag Tata Usaha, pengelola sarana dan prasarana, pengurus barang, serta pengurus barang pembantu dari UPTD Puskesmas di Kabupaten Banjar.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. H. Noripansyah, S.SiT., M.KM. melalui Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Hj. Faulina Rahmiati, S.Kep., Ners., MM. menyampaikan bahwa pemetaan sarana prasarana diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi fasilitas kesehatan secara lengkap dan terukur.
Menurutnya, ketersediaan sarana prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, perencanaan pembangunan perlu disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing Puskesmas.
“Perencanaan sarana prasarana harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, sehingga pembangunan maupun pemeliharaan dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas,” ujarnya.
Pemetaan mencakup berbagai komponen pendukung pelayanan di Puskesmas, antara lain kondisi bangunan dan ruang pelayanan, instalasi listrik, ketersediaan air, sanitasi, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), ambulans, kendaraan operasional, serta sarana pendukung pelayanan kesehatan lainnya.
Data tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam menentukan kebutuhan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan maupun peningkatan kapasitas sarana prasarana pada masing-masing UPTD Puskesmas.
Dengan tersedianya data yang akurat, lengkap, dan terukur, usulan pembangunan diharapkan tidak hanya berdasarkan kebutuhan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi aktual serta tingkat prioritas pelayanan di masing-masing wilayah kerja Puskesmas.
Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Bapelitbang Kabupaten Banjar, Syihabuddin, turut memberikan penjelasan mengenai perencanaan pembangunan dan mekanisme penyusunan usulan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Ia menjelaskan pentingnya penyusunan perencanaan secara tepat agar kebutuhan pembangunan yang diusulkan dapat menggambarkan kondisi dan permasalahan yang benar-benar terjadi di lapangan.
Pembahasan juga menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas, pengelola sarana prasarana, serta perangkat daerah terkait dalam memastikan perencanaan pembangunan berjalan secara terintegrasi.
Selain pembangunan fisik, pemeliharaan sarana prasarana menjadi perhatian agar fasilitas yang telah tersedia dapat terus dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan.
Aspek pemenuhan standar pelayanan, termasuk kesiapan Puskesmas dalam proses akreditasi, juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana. Pemeliharaan yang berkelanjutan diperlukan agar standar yang telah dicapai dapat dipertahankan.
Melalui kegiatan pemetaan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mendorong agar setiap UPTD Puskesmas memiliki data sarana prasarana yang mutakhir sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan.
Hasil pemetaan diharapkan dapat mendukung penyusunan prioritas pembangunan kesehatan secara lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat kesiapan sarana pelayanan dalam memberikan layanan yang aman, bermutu, dan berkesinambungan kepada masyarakat Kabupaten Banjar.
Tinggalkan Balasan