Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mendorong penguatan integrasi pelayanan kesehatan di tingkat desa dan kelurahan melalui penerapan Posyandu Siklus Hidup. Upaya tersebut disampaikan dalam kegiatan advokasi dan koordinasi pengintegrasian pelayanan kesehatan yang berlangsung di Hotel Rodita Banjarbaru, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar ini diikuti 50 peserta, terdiri atas kepala desa atau pembakal dan ketua Tim Penggerak PKK desa. Kegiatan didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar dengan metode penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. H. Noripansyah, S.Si.T., M.KM., dalam arahannya menegaskan bahwa Posyandu Siklus Hidup merupakan bagian dari transformasi pelayanan kesehatan primer untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan menjangkau seluruh kelompok usia.
“Posyandu Siklus Hidup menjadi upaya untuk mengintegrasikan pelayanan kesehatan bagi seluruh kelompok usia, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Karena itu, diperlukan komitmen bersama agar pelayanan ini dapat dilaksanakan secara terpadu di setiap desa,” ujarnya.
Menurut Noripansyah, integrasi pelayanan kesehatan membutuhkan sinergi antara puskesmas, pemerintah desa, kader Posyandu, dan tenaga kesehatan. Desa yang masih melaksanakan pelayanan Posyandu secara terpisah diharapkan dapat secara bertahap menyesuaikan diri dengan konsep Posyandu Siklus Hidup.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung keberlangsungan kegiatan Posyandu, termasuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan kader yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat.
“Dukungan pemerintah desa sangat penting agar Posyandu Siklus Hidup dapat berjalan optimal. Kader memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian dan dukungan sesuai ketentuan serta kemampuan anggaran yang tersedia,” tambahnya.
Selain penguatan Posyandu, transformasi pelayanan kesehatan primer juga mencakup penataan pelayanan di puskesmas melalui pendekatan berbasis klaster. Penataan ini diharapkan dapat membuat pelayanan lebih terarah, terpadu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan advokasi dan koordinasi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar berharap pemerintah desa dan seluruh unsur terkait semakin memahami pentingnya integrasi pelayanan kesehatan serta berkomitmen mendukung penerapan Posyandu Siklus Hidup di wilayah masing-masing.
Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, puskesmas, kader, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer yang mudah diakses dan berkesinambungan.
Tinggalkan Balasan