BANJAR – Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menggelar Pertemuan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2026, Jumat (13/11/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkuat kesiapsiagaan serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana dan kondisi darurat yang dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Pertemuan tersebut dihadiri Plt. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Akreditasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Rabiatul Janah, S.Kep., MM., serta narasumber dari BMKG Kelas I Provinsi Kalimantan Selatan, Klaus Yohanes S., S.Tr., M.Si.
Turut hadir pengelola krisis kesehatan dan surveilans Kabupaten Banjar, PSC 119 Intan Banjar, PMI Kabupaten Banjar, BPBD Kabupaten Banjar, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. H. Noripansyah, menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Menurutnya, penanggulangan krisis kesehatan tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga harus memperhatikan tahapan sebelum dan setelah bencana.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya, mulai dari ketersediaan obat-obatan esensial, alat kesehatan, tenaga kesehatan, hingga sarana transportasi dan mobil emergensi untuk mendukung pelayanan di lokasi terdampak bencana.
Selain itu, koordinasi antarinstansi perlu terus diperkuat agar setiap unsur yang terlibat dapat menjalankan peran masing-masing secara terpadu ketika menghadapi situasi darurat.
Pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai potensi ancaman bencana dan langkah mitigasi melalui materi dari narasumber BMKG. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat membantu peserta mengenali risiko serta mempersiapkan langkah antisipasi yang tepat.
Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar berharap terbangun kesiapsiagaan dan koordinasi yang lebih baik antara sektor kesehatan, kebencanaan, dan unsur terkait lainnya. Dengan demikian, penanganan krisis kesehatan dapat dilakukan secara lebih terencana, cepat, dan terpadu, sehingga dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.





Tinggalkan Balasan