MARTAPURA — Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan evaluasi pengelolaan data fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebagai upaya meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan, khususnya pada fasilitas kesehatan swasta dan praktik mandiri.
Kegiatan tersebut dibuka dan diarahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. H. Noripansyah, S.Si.T., M.KM. Kegiatan ini melibatkan perwakilan Puskesmas, klinik, praktik dokter umum, dokter gigi, bidan mandiri, serta perawat mandiri.
Dalam arahannya, Noripansyah menekankan pentingnya pembenahan pencatatan dan pelaporan, terutama pada klinik serta praktik mandiri yang dinilai masih memerlukan perhatian lebih.
Menurutnya, Puskesmas dan sebagian praktik dokter telah menjalankan pencatatan secara elektronik dengan cukup baik. Namun, optimalisasi pelaporan dari klinik, bidan mandiri, dan perawat mandiri masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti bersama.
Ia menjelaskan, setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat perlu disertai pencatatan dan pelaporan melalui sistem yang telah ditetapkan. Dengan demikian, seluruh aktivitas pelayanan kesehatan dapat terdokumentasi dan menjadi sumber data yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.
“Ke depannya, setiap pelayanan yang dilaksanakan harus tercatat dan dilaporkan melalui platform yang telah disediakan. Ini penting agar data pelayanan kesehatan kita dapat terpantau dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Noripansyah menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi digital memungkinkan Dinas Kesehatan memperoleh informasi pelayanan kesehatan secara lebih cepat dan terintegrasi. Data tersebut diharapkan dapat mendukung pemantauan berbagai indikator kesehatan, termasuk pelayanan ibu dan anak.
Adapun tujuan kegiatan ini meliputi harmonisasi sistem pelaporan antara fasyankes pemerintah, swasta, dan praktik mandiri, pengukuran tingkat kepatuhan serta integritas data fasyankes pada platform SatuSehat, serta sosialisasi petunjuk teknis penyusunan Profil Kesehatan.
Kegiatan ini juga menjadi forum konsultasi dan diskusi bersama narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya terkait pengelolaan data, mekanisme pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan fasyankes.
Melalui evaluasi tersebut, diharapkan seluruh pengelola fasyankes semakin memahami kewajiban pencatatan dan pelaporan serta dapat menerapkannya secara konsisten. Hasil kegiatan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut guna mempercepat perbaikan pengelolaan data kesehatan di Kabupaten Banjar.





Tinggalkan Balasan